SURABAYA (Lentera) – Anggota DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro merubah pola penanganan kekeringan dari respons darurat menjadi program ketahanan air jangka panjang.
Menurut Ony, bantuan air bersih menggunakan truk tangki memang diperlukan ketika krisis terjadi. Namun, dropping air tidak seharusnya menjadi solusi utama yang terus dilakukan setiap musim kemarau.
“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro ini, Jumat (11/9/2026).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengatakan, kondisi geografis Tuban dan Bojonegoro yang didominasi kawasan batu kapur atau karst membuat air hujan menyerap sangat cepat ke dalam struktur batuan. Kondisi tersebut menyebabkan cadangan air permukaan maupun sumber air warga menyusut drastis saat kemarau panjang.
Karena itu, Ony mendorong kebijakan terintegrasi yang mencakup pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan hingga penyesuaian sektor pertanian.
“Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau,” tegas Ketua DPC PDIP Tuban tersebut.
Ony mendorong pemerintah memperbanyak embung dan waduk mikro di wilayah rawan kekeringan untuk menampung air hujan. Ia juga meminta penguatan pipanisasi lintas wilayah dengan menghubungkan sumber air yang stabil dengan desa-desa yang kesulitan air bersih.
Selain itu, program pengeboran sumur dalam dinilai perlu dilakukan berdasarkan pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai.
“Serta program pengeboran sumur dalam. Ini harus didasari pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan,” ujarnya.
Ony juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan.
“Dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air. Agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan resapan karst.
“Perketat pengawasan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst, serta menggencarkan penghijauan di area hulu, sekitar mata air, dan sendang. Pembangunan sumur resapan di pemukiman juga perlu diperluas,” jelasnya.
Untuk sektor pertanian, Ony mendorong penerapan pola tanam yang adaptif iklim, terutama bagi wilayah yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.
“Petani harus dibantu dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga irigasi efisien. Jangan sampai petani terus menanggung kerugian akibat pola tanam yang tidak sesuai musim,” ujarnya.
Menurut Ony, penanganan krisis air membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran berkelanjutan dalam APBD, bukan sekadar anggaran tanggap bencana yang muncul ketika krisis tiba.
Ia berharap sinergi Pemprov, Pemkab, DPRD, masyarakat hingga dunia usaha dapat memutus rantai kekeringan di Tuban dan Bojonegoro secara bertahap.
“Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
