BATU (Lentera) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengarahkan prioritas perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi. BGN menyebut sekitar 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T telah disiapkan untuk diaktivasi pada September ini.
"Sekarang ini kami sedang memprioritaskan MBG untuk daerah 3T dan daerah yang stuntingnya tinggi. Kalau yang daerah 3T itu ada sekitar 2.700 SPPG yang siap diaktivasi, daerah yang jauh-jauh," ujar Kepala BGN, Sudaryono, ditemui dalam kunjungan kerjanya di wilayah Kota Batu, Sabtu (19/9/2026).
Beberapa daerah yang disebut menjadi sasaran prioritas antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Meski menjadi prioritas, Sudaryono menegaskan aktivasi SPPG di daerah 3T tetap harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kesiapan SPPG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dapur, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Salah satunya melalui pelatihan penjamah makanan hingga penyiapan bahan pangan yang memenuhi standar.
Sudaryono mengatakan, percepatan aktivasi tanpa memastikan kesiapan tersebut justru berisiko menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan MBG. "Karena kalau tidak, akan mengulang cara lama, yang ada adalah masalahnya tambah banyak," terangnya.
Ia menegaskan pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN melakukan penataan tata kelola MBG. Sudaryono yang merupakan Kepala BGN baru ini mengatakan, dirinya mewarisi sistem yang telah berjalan sekaligus berbagai persoalan yang menyertainya.
"Saya sebagai kepala BGN yang baru membawa semangat bahwa praktik lama itu tidak bisa diteruskan caranya," tegasnya.
Sudaryono mencontohkan adanya praktik yang menurutnya tidak boleh lagi terjadi, seperti dugaan adanya pembayaran untuk membangun titik SPPG maupun membuka kembali SPPG yang sebelumnya terkena suspend.
Karena itu, BGN saat ini tidak ingin sekadar mengejar penambahan jumlah SPPG. Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG harus dilakukan secara bertahap sembari membenahi persoalan yang ada.
Lebih lanjut, Sudaryono mengakui persoalan dalam pelaksanaan MBG cukup beragam. Ia mengatakan, sejak menjabat sebagai Kepala BGN, dirinya menghadapi berbagai tuntutan dari kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Ia menyebut hampir setiap hari terdapat aksi demonstrasi yang menyoroti persoalan berbeda terkait pelaksanaan MBG. "Saya didemo MBG dihentikan pada hari Senin. Selasanya saya didemo oleh orang yang ingin dapurnya segera diaktifkan. Rabunya saya didemo oleh aktivis yang menginginkan evaluasi tata kelola MBG," tuturnya.
Pada hari berikutnya, kata Sudaryono, aksi juga datang dari kontraktor yang membangun SPPG berdasarkan keputusan pimpinan BGN sebelumnya dan mengaku belum menerima pembayaran. Setelah itu, ia kembali menghadapi aksi dari kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Sudaryono, cerita tersebut disampaikannya bukan untuk mengeluhkan situasi yang dihadapi. Ia ingin masyarakat memahami, pembenahan MBG membutuhkan proses karena persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut satu aspek. "Saya cerita ini bukan karena saya mengeluh. Tidak. Tetapi supaya masyarakat bisa tahu POV saya," katanya.
Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar selama proses penataan tata kelola MBG berlangsung. "Saya merasa paham tahapan-tahapan yang harus saya kerjakan. Hanya yang saya butuhkan itu waktu. Saya harap masyarakat sabar," pungkas Sudaryono. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
