JAKARTA (Lentera) - Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Keputusan diambil berdasrkan diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026).
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional yang diarahkan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan titik panas sebagai bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.
Seskab Teddy menyampaikan bahwa penguatan operasi darat juga turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan.
Seskab Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal secara cepat ketika kebakaran terjadi.
Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujar Seskab Teddy melansir BPMI Setpres.
Melalui langkah tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penguatan respons di lapangan, dengan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
