MADIUN (Lentera) — Ancaman kekurangan air bersih mulai diantisipasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, meski kondisi kekeringan belum mencapai tahap darurat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun mulai memperkuat kesiapsiagaan, karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sekitar dua bulan ke depan.
Sejauh ini, BPBD mencatat dua wilayah yang mengalami gangguan pasokan air, yakni Dusun Kedondong, Desa Pilangrejo, dan Kelurahan Wungu.
Namun, persoalan di kedua wilayah tersebut belum masuk kategori kekeringan parah. Gangguan pasokan air sementara lebih disebabkan masalah jaringan perpipaan.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Madiun, Endik Rukmana mengatakan gangguan jaringan di dua wilayah tersebut saat ini telah tertangani. Meski demikian, BPBD tetap mengirimkan tandon sebagai langkah antisipasi jika pasokan kembali terganggu.
"Ada dua wilayah, Desa Pilangrejo sama Kelurahan Wungu. Kemarin kita kirimkan tandon untuk membantu kekeringan," kata Endik, Senin (28/9/2026).
Menurut Endik, kondisi di lapangan belum membutuhkan distribusi air bersih secara rutin. Di Kelurahan Wungu, misalnya, dampak gangguan pasokan hanya dirasakan sejumlah RT dan rumah tangga.
"Belum sampai kering benar, butuh air suplai tidak. Hanya untuk cadangan saja," ujarnya.
Meski belum terjadi krisis air bersih, BPBD mulai menyiapkan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kondisi yang lebih berat.
Sekitar 30 unit tandon air bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah disiapkan. Tandon tersebut akan dipindahkan ke wilayah yang mulai mengalami kesulitan air sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
"Kita sudah ada tandon itu dari provinsi sekitar 30 unit tandon air. Nanti kalau ada yang kekeringan kita kirim, kita bantu untuk pendistribusian air, karena kita sudah kerja sama dengan PDAM," kata Endik.
BPBD juga menyiapkan, sumber air untuk mendukung distribusi apabila kekeringan meluas. Terdapat 14 titik PDAM yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengambilan air secara gratis.
Skema tersebut memungkinkan BPBD mengambil air dari titik yang telah disiapkan untuk kemudian didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekurangan air.
BPBD masih melakukan pemantauan bersama pemerintah desa dan kelurahan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan.
Selain persoalan ketersediaan air, kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran lahan dan hutan. Kondisi vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar.
Masyarakat diminta, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran sekaligus menghemat penggunaan air selama musim kemarau.
"Semua itu kering, jadi gampang banget terbakar. Kedua, ya hemat-hemat air, karena ini kemarau diperkirakan masih panjang, sekitar dua bulan," pungkas Endik.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
.jpg)
