SURABAYA (Lentera) – Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro, memasuki tahapan pembebasan lahan yang berdampak pada 16 desa.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni mengingatkan pemerintah agar memastikan hak masyarakat, yang wilayahnya dilalui proyek tersebut benar-benar diperhatikan.
Sri Wahyuni menyambut baik rencana pembangunan JLS, karena diyakini mampu mendongkrak konektivitas wilayah serta memicu pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur seperti JLS ini tujuannya mulia untuk menata kota dan melancarkan distribusi logistik regional. Namun, saya berpesan agar hak-hak masyarakat yang desanya dilalui benar-benar diperhatikan. Prinsip ‘ganti untung’, bukan sekadar ganti rugi, harus dikedepankan agar warga tidak merasa dirugikan secara sosial maupun ekonomi,” ungkap Sri Wahyuni, Senin (05/10/2026).
Politisi Demokrat tersebut juga meminta, pemerintah daerah bersama pihak terkait intensif melakukan dialog terbuka dengan warga di 16 desa tersebut. Menurutnya, keterbukaan mengenai jalur trase penting dalam proses pembebasan lahan.
“Transparansi jalur trase akan mencegah spekulan tanah bermain liar yang justru merugikan masyarakat pemilik lahan asli,” jelasnya.
Selain persoalan pembebasan lahan, Sri Wahyuni berharap keberadaan JLS nantinya tidak hanya menjadi jalur lintas kendaraan, tetapi juga mampu diintegrasikan dengan kantong-kantong sentra ekonomi baru, UMKM lokal, serta sentra pertanian di sekitar wilayah selatan Bojonegoro agar kesejahteraan warga ikut terangkat secara merata.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
