JAKARTA (Lentera) -Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sejak tiga bulan lalu.
Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya, tapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil signifikan, karena asap masih tebal yang berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat.
"Kondisi saat ini sudah diambang sangat berbahaya bagi Kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak," kata Daniel di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dengan dampak yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, menurut dia, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis agar segala kekuatan dapat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran.
"Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," kata dia.
Atas hal itu, dia menilai bahwa bantuan luar negeri juga diperlukan. Penerimaan bantuan dari luar negeri, kata dia, bukan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lemah, melainkan karena masalah yang terjadi sangat besar dan membutuhkan kerja sama antarkawasan.
"Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini," kata dia.
Dilansir Antara, iia pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional. Bila perlu, dia meminta agar anak kecil, orang tua, hingga penduduk rentan, untuk dievakuasi sementara ke daerah yang lebih aman dari asap.
"Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," kata dia.
Pada Senin ini, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore, yang salah satu agendanya mengevaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, salah satu menteri yang dipanggil oleh Presiden, menjelaskan dirinya akan melaporkan hal-hal telah dilakukan, terutama di daerah-daerah yang menjadi prioritas.
"Hari ini (rapat, red.) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. (Rapat diikuti, red.) yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, BNPB dan sebagainya (via, red.) Zoom, tidak langsung," kata Menko Polkam Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin(*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
